Jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi Tanda Tangani Komitmen Bersama Penerapan ZI menuju WBk
Bukittinggi, Inmas–Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi, Jajaran Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi melaksanakan Penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan ZI menuju WBK dilingkungan Kantor Kemenag Kota Bukittinggi Rabu, 11 Maret 2020 usai pelaksanaan apel pagi.
Penandatanganan Komitmen bersama tersebut di awali Ka. Kankemenag Kota Bukittinggi H. Abrar Munanda kemudian dilanjutkan Kasubbag Tata Usaha H. Zulfikar diikuti oleh seluruh Kasi, Penyelenggara, Pengawas, Kepala KUA, Kepala Madrasah, Ketua Pokjaluh dan seluruh ASN dilingkungan Kantor Kemenag setempat.
Penandatanganan komitmen bersama tersebut untuk mendukung terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor kementerian Agama Kota Bukittinggi yang di bubuhkan pada sebuah spanduk dibentangkan usai pelaksanaan apel pagi.
Ka. Kankemenag Kota Bukittinggi H. Abrar Munanda menyampaikan bahwa pembubuhan tanda tangan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen aparatur Kementerian Agama Kota Bukittinggi dalam mewujudkan Zona Integritas WBK dan WBBM di wilayah kerjanya (Kementerian Agama Kota Bukittinggi).
“Penandatangan komitmen bersama ini sebagai bentuk keseriusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi dalam rangka melaksanakan dan mewujudkan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan reformasi birokrasi dalam rangka membentuk paradigma dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroksi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / Menuju WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja / satuan kerja lainnya, serta sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2012 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Pemerintah, yang targetnya adalah tiga sasaran hasil utama yaitu Peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan Peningkatan Pelayanan Publik. (Syafrial)
